Pengertian, Sejarah dan Jenis Bank

Pengertian, Sejarah dan Jenis BANK
Pengertian, Sejarah dan Jenis BANK

Sejarah dan Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco. Banco pada masa lalu berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar uang. Karena itu, bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Pada tahapan berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para "pandai emas" (goldsmith) yang menyediakan jasa menyimpan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang, dia diberi selembar kertas yang lebih popular dengan nama goldsmith notes. Goldsmith notes dapat disamakan dengan uang giral dewasa ini. Dengan lembar kertas itu, transaksi jual-beli uang emas bisa dilakukan dengan mudah oleh goldsmith dan penyimpan uang.
Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politic, memberi pengertian bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral.
Dalam Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan No.ro Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-Jenis Bank

Bank dapat kita kelompokkan atas jenis kegiatannya, bentuk badan hukum, dan kepemilikan.

a. Pembagian bank menurut jenis kegiatannya

1. Bank sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Fungsi dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta mata uang negara lain. Untuk menjalankan fungsinya, Bank Indonesia memiliki modal sekurangnya dua triliun rupiah.
Tugas Bank Indonesia adalah:
(-) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.
(-) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran.
(-) Mengatur dan menguasai bank. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberi dan mencabut izin dari usaha bank, melaksanakan pengawasan dan memberi sanksi bagi bank yang melanggar peraturan. 

2. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Usaha dan fungsi bank umum meliputi hal-hal berikut:
(-) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lainnya.
(-) Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang.
(-) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal berikut:
- Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi.
- Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
(-) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
(-) Menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya.
(-) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
(-) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
(-) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
(-) Melakukan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
(-) Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua atau sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
(-) Menyediakan pembayaran dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang dikelola sesuai dengan prinsip Islam yang mengharamkan memungut bunga dari suatu transaksi ekonomi. Bank syariah memperoleh penerimaan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariah Islam. Pada hakikatnya, cara-cara tersebut mirip dengan mekanisme jual beli pada umumnya. Namun, semua aktivitas ekonomi yang dibenarkan oleh syariah Islam adalah yang memenuhi beberapa hal berikut:
(a) Bersifat produktif. Prinsip yang paling utama dalam ekonomi Islam adalah fokus pada kegiatan ekonomi riil. Artinya, ekonomi Islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi harus produktif. Inilah sebabnya, mengapa bunga yang merupakan pendapatan tak produktif (imbalan atas modal, bukan dari penggunaan modal) tidak dibolehkan dalam perbankan syariah.
(b) Tidak eksploitatif. Artinya kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Hak kepemilikan adalah menurut asas kemanfaatan, bukan penguasaan.
(c) Berkeadilan Dalam prinsip keadilan, tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(d) Tidak bersifot spekulatif. Dalam prinsip syariah, spekulasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, atau mubazir. Spekulasi dianggap sebagai perjudian dan mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan. Uang atau barang yang dispekulasikan pun menjadi tidak produktif, atau tidak bermanfaat.
(e) Antiriba. Masih banyak perdebatan tentang apakah bunga termasuk ke dalam riba yang diharamkan oleh syariah Islam. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa terakhirnya telah memutuskan bahwa bunga bank termasuk riba. Riba sebenarnya adalah tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam, ketika barang tersebut dikembalikan lagi. Dengan demikian, pemilik barang berharap bahwa ia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam tersebut. Jadi, dalam riba tersebut ada komponen "perjanjian". Tambahan yang diberikan oleh pihak peminjam secara sukarela ketika mengembalikan barang yang dipinjamnya tidak termasuk riba, karena tidak mengandung unsur perjanjian.

Atas dasar prinsip-prinsip utama ekonomi Islam tersebut, perbankan Islam (di Indonesia) mengeluarkan produk-produk bernama al wadi'ah (simpanan), pembiayaan bagi hasil, bai’al murabahah (kredit), bai’al salam dan bai’al istishna’ (pembelian barang dilakukan di muka), al ijarah (sewa-menyewa), al wakalah (amanat), al kafalah (garansi), al hausalah (anjak piutang/ factoring), dan ar rahn (pegadaian).

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Usaha dan fungsi BPR antara lain sebagai berikut:
(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
(b) Memberikan kredit.
(c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, usaha perasuransian, dan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

b. Pembagian bank menurut bentuk badan hukum

Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT), firma, koperasi, dan perusahaan perorangan.

c. Pembagian bank menurut kepemilikan

Berdasarkan faktor kepemilikan, bank dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, bank milik pemerintah daerah, dan bank syariah.
(1) Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh: Bank Tabungan Negara (BTN).
(2) Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya bank tersebut bertujuan mencari laba. Contoh: Bank Mega, Bank Niaga, dan Bank NISP.
(3) Bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki pemerintah dan sebagian lain dimiliki swasta. Contoh: BNI 1946, Bank Mandiri, dan BRI.
(4) Bank pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat satu. Contoh: Bank DKI, BPD Sumatera Barat (Bank Nagari), dan BPD Jawa Barat (Bank Jabar).


Secara garis besar, pengelompokan bank di atas terangkum dalam gambar berikut: 
Pengelompokan Bank
Pengelompokan Bank

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Seorang Blogger pemula yang sedang belajar

0 Response to "Pengertian, Sejarah dan Jenis Bank"

Post a Comment